Dugaan Hilangnya Sisa ADD Desa Rejoso Kidul, Polres Pasuruan Kota Infokan ke Unit Tipikor

infopasuruan.com – Dugaan hilangnya sisa Anggaran Dana Desa (ADD) dari Desa Rejoso Kidul, Kabupaten Pasuruan senilai Rp 140 Juta, tim Infopasuruan.com mencari informasi ke berbagai instansi yang bertanggung jawab. Berdasarkan infomasi Qomari, selaku Camat Rejoso Kidul sudah diserahkan monitoring terhadap Inspektorat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jum’at (14/2/2020).

Infopasuruan.com mencoba menemui Kepala Inspektorat untuk menanyakan apakah benar sudah ditangani Inspektorat. Namun, saat itu Kepala Inspektorat tidak ada di kantor karena ada giat di luar.

“Bapak sekarang ada giat di luar mas, yang bisa ngasih jawaban cuma Kepala Inspektorat,” kata seorang laki-laki yang ada di resepsionis penerimaan tamu Kantor Inspektorat Pemkab, (14/2).

Untuk menguatkan atas dugaan hilangkan anggaran DD, Polres Kota Pasuruan selaku penegak hukum memberikan keterangan tentang upaya penangganannya.

Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota, AKP Endy Purwonto mengatakan, bahwa langkah kepolisian terkait sisa anggaran dana Desa Rejoso Kidul Rp 140 juta tidak ada di rekening desa, info tersebut akan dimasukkan ke tipikor.

“Intinya sampean sudah konfirmasi ke saya dan info ini nanti saya masukkan ke tipikor. Jadi saya tidak bisa jawab sekarang,” kata AKP Endy Purwanto.

Baca Juga: Sisa Anggaran Dana Desa Rejoso Kidul Dipertanyakan

Perlu diketahui sebagaimana disebutkan dalam Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri yang baru Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP). (Tim/Rois)

Share this:


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close